Yuliasari, Arviana and Yunanto (2020) PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMEGANG PERJANJIAN KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS APARTEMEN GREEN PRAMUKA CITY) USULAN PENELITIAN TESIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman Depan - Halaman Pengesahan.pdf Download (189kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Surat Pernyataan - Kata Pengantar.pdf Download (195kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (104kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (101kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMEGANG PERJANJIAN KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN DIATAS HAK PENGELOLAAN
(Studi Kasus Apartemen Green Pramuka City)

Penguasaan Apartemen Green Pramuka City dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu pembelian dilakukan baik secara angsuran ataupun tunai. Permasalahkan adalah Pihak Konsumen Kecewa dengan Pihak pelaku usaha tidak merelalisasikan janji yang sesuai dengan isi PPJB dikarenakan Apartemen Geen Pramuka City belum mendapatkan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis konsumen Rumah susun Apartemen Green Pramuka City belum memiliki hak milik rumah susun sesuai Janji PPJB perlindungan hukum bagi konsumen Rumah Susun Apartemen Gren Pramuka City yang belum memiliki Sertifikat hak milik rumah susun akan tetapi sudah melunasi angusuran. Metode Pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian diskriptif, menggunakan data primer dan sekunder,selanjutkanya dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini yaitu Apartemen Green Pramuka City belum bisa menyerahkan sertiikat hak milik rumah susun dikarenakan masih dalam proses Akta pertelaan dan pemisah serta pihak pengembang harus mengajukan akta pertelean dan pemisah terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta baru bisa di ajukan setelah pembangunan selesai dan memiliki sertifikat laik fungsi (SFL) yang diterbitkan Dinas cipta karya dan Tata ruang DKI Jakarta. Perlindungan Hukum bagi konsumen yang belum memiliki Sertifikat Hak milik Satuan Rumah Susun dan sudah melunasi angsuran yaitu perlindungan preventif yaitu KUHPerdata Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata yaitu tuntutan wanprestasi , Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang ketentuan pencantuman klausula ,Pasal 43 Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang pemasaran jual beli rumah susun. Selanjutnya, Sanksi administrasi yaitu Pasal 98 Undang-Undang Rumah susun Nomor 20 tahun 2011 tentang larangan ,Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha.Perlindungan hukum represif melalui jalur di luar pengadilan dapat di lakukan sesuai Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Di Pasal 105 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 melalui Badan Sengketa Konsumen (BPSK). Seharusnya konsumen harus berhati-hati dalam menandatangani berbagai perjanjian yang diberikan oleh pihak pengembang dan sebaiknya pihak pengembang, pemerintah memberikan klasula yang jelas isi PPJB tentang serah terimanya sertifikat hak milik rumah susun.

Kata Kunci : Kepemilikan satuan Rumah susun, Wanprestasi ,Perlindungan hukum bagi Konsumen.

Actions (login required)

View Item