Sitorus, Roslima and M.S., Edith Ratna (2025) KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PENERBITAN COVERNOTE. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman Judul - Pengesahan.pdf Download (562kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2. Halaman Pernyataan.pdf Download (1MB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. Kata Pengantar.pdf Download (234kB)
	Text (ABSTRAK) 5. Abstrak.pdf Download (217kB)
	Text (DAFTAR ISI) 6. Daftar Isi dan Daftar Lampiran.pdf Download (200kB)
	Text (BAB I) 7. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text (BAB II) 8. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text (BAB III) 9. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text (BAB IV) 10. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 11. Daftar Pustaka.pdf Download (198kB)
	Text (LAMPIRAN) 12. Lampiran.pdf Download (638kB)

Abstract

ABSTRAK

Covernote merupakan surat keterangan yang biasa diterbitkan oleh Notaris/PPAT atas permintaan pihak perbankan dalam proses pengajuan kredit, khususnya ketika dokumen jaminan belum lengkap. Meskipun menjadi praktik umum, penerbitan covernote tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan
perundang-undangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dan bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris/PPAT atas dokumen
tersebut. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) bagaimana kedudukan hukum surat covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT; dan (2) bagaimana tanggung jawab hukum Notaris/PPAT atas penerbitan covernote. Tujuannya adalah
untuk mmenganalisis kedudukan hukum surat covernote serta menganalisis tanggung jawab hukum Notaris/PPAT dalm menjalankan jbatannya atas surat covernote yang dikeluarkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara ke beberapa Notaris/PPAT. Data kemudian
dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote tidak termasuk dalam produk hukum Notaris dan bukan akta autentik. Kedudukannya hanya sebagai surat
keterangan biasa yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Notaris/PPAT tetap memikul tanggung jawab hukum atas isinya. Apabila isi covernote mengandung informasi yang tidak benar, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana (Pasal 263 KUHP), perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), dan administratif (Pasal 85 UUJN). Saran yang diberikan yaitu diperlukan pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai covernote guna memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, penting bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya harus berlandaskan pada prinsip
kehati-hatian, agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain.

Kata Kunci : Covernote, Notaris/PPAT, Tanggung Jawab Hukum

Actions (login required)

View Item