Putra, Muhammad Yanwar Darmadi and Herawati, Augustin Rina and Kismartini, Kismartini (2026) Dynamic Collaborative Governance Dalam Mitigasi Abrasi Di Pantai Caruban Kabupaten Rembang. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text 2. COVER-DAFTAR ISI.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text 3. BAB 1.pdf - Submitted Version Download (14MB)
	Text 4. BAB 2.pdf - Submitted Version Download (6MB)
	Text 5. BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text 6. BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text 7. BAB 5.pdf - Submitted Version Download (113kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (102kB)
	Text 9. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tata kelola mitigasi abrasi pesisir di Pantai Caruban,
Kabupaten Rembang, yang dihadapkan pada eskalasi daya rusak alam yang
eksponensial. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memicu
turbulensi regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam
pengelolaan ruang laut, sehingga memaksa masyarakat tapak melakukan upaya
mitigasi swadaya yang rapuh dan berorientasi jangka pendek. Menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif, penelitian ini
memadukan teori Collaborative Governance Regime (CGR) dan Dynamic
Governance untuk membedah struktur dan kapabilitas adaptasi institusional. Hasil
analisis menunjukkan terjadinya anomali dalam dinamika kolaborasi: dimensi
Shared Motivation tumbuh sangat kuat secara organik di tingkat akar rumput akibat
desakan kerentanan ekonomi lokal, namun dimensi Capacity for Joint Action
mengalami kelumpuhan total akibat jebakan yurisdiksi dan defisit anggaran
struktural negara. Kondisi ini melahirkan temuan teoretis berupa Velocity Gap
(Kesenjangan Kecepatan), yakni ketimpangan tajam antara laju destruksi ekologis
yang masif dengan respons birokrasi yang linier dan statis. Untuk mengatasi
kebuntuan tersebut, struktur kolaborasi mutlak membutuhkan integrasi kapabilitas
dinamis melalui mekanisme Thinking Again guna merevisi kebijakan usang, serta
Thinking Across untuk merajut jejaring Pentahelix yang mengadopsi kepakaran
akademisi dan pendanaan sektor korporasi. Studi ini menyimpulkan bahwa
keberlanjutan pelindungan pesisir tidak dapat bertumpu pada resiliensi komunal
semata, melainkan menuntut transformasi struktural negara yang lebih tanggap dan
adaptif.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Dynamic Governance, Mitigasi Abrasi, Velocity Gap, Kebijakan Pesisir.

Actions (login required)

View Item