Khamid, Muhamad Irfan and Herawati, Augustin Rina and Kismartini, Kismartini (2025) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (Sipelawan) Dalam Menunjang Tugas Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Download (945kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (451kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (201kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (196kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Sistem Informasi
Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN) dalam menunjang tugas Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun
menghambat pelaksanaannya. SIPELAWAN dikembangkan sebagai inovasi
pelayanan publik berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan DPRD.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, berlokasi di
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, dengan keabsahan data
diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan dengan
teknik interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, mencakup reduksi data, penyajian
data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPELAWAN telah berjalan dan
memberikan kontribusi nyata dalam efisiensi birokrasi, dokumentasi aduan
masyarakat, serta penguatan transparansi. Fitur seperti E-Aspirasi, E-Wadul Dewan,
dan E-SPT terbukti mempermudah akses dan mempercepat alur pelayanan. Namun,
implementasi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia,
infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, serta resistensi budaya birokrasi.
Faktor pendukung meliputi dukungan regulasi, komitmen pimpinan, dan adaptasi
pegawai muda, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran,
koordinasi lintas OPD, dan ketimpangan kompetensi antarpegawai.
Secara teoretis, temuan ini konsisten dengan perspektif Grindle, Edwards III, serta
Van Meter & Van Horn, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan bergantung pada interaksi antara substansi kebijakan dan konteks
implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIPELAWAN berpotensi besar
sebagai instrumen modernisasi pelayanan kedewanan, namun membutuhkan
penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta strategi sosialisasi agar
lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, SIPELAWAN, Sekretariat DPRD, pelayanan publik, e-government

Actions (login required)

View Item