Savarina, Anitya Arwa and Badriyah, Siti Malikhatun (2025) ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG PENANDATANGANANNYA DILAKUKAN SEBELUM AKTA DITERBITKAN. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 06. BAB II_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Download (3MB)
	Text 02. HAL. PERNYATAAN - KATA PENGANTAR_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Download (3MB)
	Text 01. COVER DEPAN - HAL. PENGESAHAN_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Download (3MB)
	Text 08. BAB IV_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 03. ABSTRAK - ABSTRACK_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Download (3MB)
	Text 10. LAMPIRAN_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 07. BAB III_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 04. DAFTAR ISI_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Download (3MB)
	Text 09. DAFTAR PUSTAKA_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Download (3MB)
	Text 05. BAB I_Anitya Arwa Savarina 11000223410036.pdf Download (3MB)

Abstract

Surat Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan salah satu bentuk akta notaris yang berstatus otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang lengkap. SKMHT harus di tanda tangani dan dibacakan di hadapan Notaris atau PPAT. Namun pada praktiknya, seringakali penandatanganan SKMHT dilakukan sebelum tanggal pencatatan dalam akta. Hal itu menimbulkan kompleksitas hukum karena keabsahan SKMHT sangat berpengaruh terhadap APHT yang akan didaftarkan di BPN untuk pemasangan Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang penandatanganannya dilakukan sebelum akta diterbitkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditor pada SKMHT cadangan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskripsi analitis. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penandatanganan SKMHT yang dilakukan sebelum tanggal pencatatan dalam akta melanggar syarat formil, sehingga SKMHT tidak sah menurut hukum. Jika SKMHT notaris cacat hukum, maka berpotensi untuk diubah menjadi akta di bawah tangan tanpa kekuatan hukum yang lengkap. Terdapat dua jenis perlindungan hukum bagi kreditur dalam kaitannya dengan SKMHT yang cacat hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan hukum diberikan oleh perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit dan secara represif, perlindungan hukum dapat melalui litigasi dan non-litigasi.

Actions (login required)

View Item