Tashfia, Amara and Silviana, Ana (2025) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENGHAPUSAN KEWAJIBAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1.Cover Pengesahan Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (1MB)
	Text 2.Pernyataan Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (175kB)
	Text 3.Kata Pengantar Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (190kB)
	Text 4.Abstrak Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (199kB)
	Text 5.Daftar Isi Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (137kB)
	Text 6.Bab I Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (376kB)
	Text 7.Bab II Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (398kB)
	Text 8.Bab III Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text 9.Bab IV Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text 10.Daftar Pustaka Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Download (228kB)
	Text 11.Lampiran Alifia Fisilmi Kaffah 11000223410014.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat melalui pemberian sertipikat tanah secara massal, cepat, dan murah. Namun dalam implementasinya, khususnya di daerah seperti Kabupaten Pringsewu, masih ditemui kendala berupa kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi beban bagi masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat menjadi ragu untuk berpartisipasi dalam program ini karena khawatir akan timbulnya beban BPHTB terutang yang tidak mampu mereka bayarkan. Ketakutan ini menyebabkan terhambatnya proses sertipikasi dan berkurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penghapusan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan untuk mengetahui dampak dari kebijakan penghapusan kewajiban BPHTB terhadap keberhasilan pelaksanaan PTSL di wilayah tersebut, baik dari segi efisiensi administrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun percepatan sertipikasi aset tanah. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan spesifikasi Preskriptif Analitis. Pendekatan Yuridis Empiris mengkaji hukum tidak hanya dari norma tertulis, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan melalui studi pustaka dan wawancara. Spesifikasi Preskriptif Analitis digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara mendalam serta memberikan rekomendasi normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan realitas hukum, tetapi juga menawarkan solusi atas persoalan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT berperan aktif dalam mendukung masyarakat dalam proses penghapusan BPHTB terutang pada program PTSL. Peran tersebut meliputi pemberian edukasi mengenai prosedur hukum, membantu penyusunan dokumen pendukung, serta mendampingi masyarakat dalam pengajuan permohonan melalui platform resmi Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, PPAT juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, pemerintah daerah, dan aparatur desa untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses penghapusan BPHTB. Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pringsewu terbukti berdampak positif terhadap percepatan sertipikasi tanah. Kebijakan ini meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat proses sertipikasi tanah, serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan. Secara sosial, penghapusan BPHTB memperkuat kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan tanah bersertipikat sebagai aset produktif.

Actions (login required)

View Item