Dewandani, Adinda and Silviana, Ana (2025) IMPLIKASI HUKUM PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DI KOTA SEMARANG (Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. COVER_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Download (183kB)
	Text 4. DAFTAR ISI_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Download (190kB)
	Text 5. BAB I_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Download (320kB)
	Text 6. BAB II_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Download (264kB)
	Text 7. BAB III_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text 8. BAB IV_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA_ADINDA DEWANDANI 11000223410083.pdf Download (213kB)

Abstract

Perbuatan hukum jual beli hak atas tanah biasanya diawali dengan perjanjian antara penjual dengan pembeli seperti halnya PPJB. Pada proses jual beli hak atas tanah, apabila telah diperolehnya hak atas tanah maka akan dikenakan pajak BPHTB kepada pembeli. Kota Semarang dalam hal ini telah menerbitkan aturan pelaksana atas Undang-Undang HKPD serta PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang KUPDRD. Terbitnya aturan tersebut memunculkan adanya perubahan yakni mengenai saat terutangnya BPHTB yang ditetapkan pada saat PPJB. Perihal tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisis penentuan saat terhutangnya BPHTB yang timbul dari PPJB pasca berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang KUPDRD kaitannya dengan aspek keadilan. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli dengan dibuatnya PPJB terhadap pemungutan BPHTB pasca berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang KUPDRD.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yaitu Preskriptif yang membutuhkan data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Bapendan serta Notaris dan studi kepustakaan yang nantinya diolah dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kebijakan ini menimbulkan keberatan bagi pihak Notaris dan juga wajib pajak. Mengingat bahwa terbitnya peraturan terbaru tersebut, maka pada saat dibuat dan ditandatanganinya PPJB telah dinyatakan terhutang BPHTB, baik itu PPJB lunas / PPJB belum lunas dengan pembayaran BPHTB secara penuh. Tentunya kebijakan ini akan merugikan bagi masyarakat yang mana sudah dikenakan BPHTB diawal, padahal belum beralih haknya dan masih dimungkinkan untuk dibatalkan atau wanprestasi. Selain itu, Kota Semarang belum menerapkan aturan tersebut secara matang dan kebijakan tersebut dirasa belum memenuhi aspek keadilan. Terhadap implikasi hukum yang ditimbulkan dengan dibuatnya perjanjian pengikatan jual beli apabila wajib pajak atau pembeli tidak segera membayarkan BPHTBnya, maka akan dinyatakan terhutang.

Terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2023 berkaitan dengan pemungutan pajak BPHTB pada PPJB dapat menimbulkan kerancuan hukum serta memicu keberatan dari pihak masyarakat maupun Notaris. Kebijakan tersebut dirasa masih belum memenuhi aspek keadilan. Perlu adanya kebijakan yang lebih jelas serta sosialisasi lebih lanjut dan menyuluruh kepada masyarakat dan juga Notaris. Selain itu, juga fiskus dalam penyelenggaraan kebijakan terkait pengenaan BPHTB terhadap PPJB, seharusnya dapat melakukan sinkronisasi laporan bulanan Notaris bukan hanya laporan bulanan PPAT. Mengingat bahwa PPJB merupakan kewenangan Notaris.

Actions (login required)

View Item