SAFIRA, AIDA (2022) KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN LAJUR SEPEDA DI PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS PADA LAJUR SEPEDA DI JALAN RS FATMAWATI RAYA, PANGLIMA POLIM, DAN SISINGAMANGARAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover..pdf - Submitted Version Download (544kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (946kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Daftar Pustaka..pdf - Submitted Version Download (368kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Implementasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di DKI Jakarta masih ditemui banyak pelanggaran pengguna kendaraan bermotor yang melintasi lajur sepeda. Padahal menurut peraturan, kendaraan bermotor dilarang untuk melintasi lajur sepeda. Hal tersebut menandakan bahwa komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di DKI Jakarta belum dapat mempengaruhi perilaku pengguna kendaraan bermotor untuk mematuhi larangan melintasi lajur sepeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Secara spesifik peneliti melakukan pengamatan pada lajur sepeda di Jalan RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya baik karena belum optimalnya transmisi komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan, serta belum optimalnya konsistensi komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan. Faktor pendorong komunikasi kebijakan ini terdiri dari penggunaan berbagai saluran komunikasi; instruksi mengenai bagaimana dan kapan pelaksanaan kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta yang telah ditentukan dan ditranmsisikan kepada para pelaksana kebijakan dan kelompok kepentingan; adanya inisiasi ITDP Indonesia untuk menyelenggarakan Workshop Percepatan Jakarta Ramah Bersepeda; dan penggunaan media sosial mitra pemerintah. Faktor penghambat komunikasi kebijakan ini terdiri dari adanya kesulitan koordinasi; rambu lalu lintas terkait lajur sepeda yang belum tersedia secara menyeluruh; tidak adanya penertiban terhadap pelanggar kendaraan bermotor yang melintasi lajur sepeda bermarka oleh Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan; dan adanya diskresi kepolisian untuk tidak melakukan penegakan hukum berupa penilangan secara konvensional kepada pelanggar kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta. Saran dari penelitian ini adalah memperbaiki komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda yang masih belum optimal dan mengurangi hambatan dalam komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di DKI Jakarta.
Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Kebijakan Penyediaan Lajur Sepeda, Provinsi DKI Jakarta

Actions (login required)

View Item