Simbolon, Santi Cristina and Santoso, R. Slamet (2020) EVALUASI KEBIJAKAN PENGHUNIAN DAN PENYEWAAN RUMAH SUSUN BANDARHARJO KOTA SEMARANG/91/ADM.PUBLIK/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (680kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (846kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (645kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (886kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (727kB)
	Text BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (446kB)

Abstract

Kemiskinan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan terhadap hunian yang layak huni, sehingga pemerintah membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan yang tidak memiliki rumah. Salah satunya yaitu Rumah Susun Bandarharjo di Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan rumah susun mengalami masalah dan kendala. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan penghunian dan penyewaan Rumah Susun Bandarharjo dan mengindentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penghunian dan penyewaan rumah susun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan duabelas informan berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, UPTD Rumah Susun dan Sewa, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bandarharjo, paguyuban dan penghuni Rumah Susun Bandarharjo.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penghunian dan penyewaan Rumah Susun Bandarharjo sudah berjalandengan baikkarena sudah mencapai tujuan kebijakan dan memberikan dampak yang baik. Akan tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia pada pemerintah, jumlah anggaran yang kurang, tindakan jual beli rumah susun, kondisi sarana prasarana yang sering rusak, penunggakan pembayaran sewa dan pembaharuan perjanjian sewa yang tidak berjalan sesuai regulasi. Sementara itu, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan adalah kurangnya ketaatan penghuni terhadap peraturan rumah susun, ketersediaan anggaran dan lahan yang terbatas, kesulitan pemerintah untuk memberikan sanksi atas tindakan jual beli rumah susun.Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu memaksimalkan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Pemerintah juga membuat prioritas pemeliharaan sarana prasarana rumah susun secara berkala, serta menegaskan aturan dan sanski bagi penghuni yang tidak taat pada aturan rumah susun.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penghunian, Penyewaan, Perumahan, Rumah Susun Bandarharjo

Actions (login required)

View Item