Search for collections on Undip Repository

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN BIAYA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN. Clp). -123 PDT 2021

Anan Yustisia, Muhammad Hilmi and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2021) AKTA PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN BIAYA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN. Clp). -123 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Salah satu implementasi fungsi sosial hak atas tanah adalah pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan oleh Pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentigan Umum. Dalam pelaksanaannya, Undang�Undang tentang pengadaan tanah belum mampu menyelesaikan sengketa mengenai Ganti Kerugian. Salah satunya sengketa Proyek Strategis Nasional melalui program pembangunan Refinery Development Master Plan (kilang
minyak). Badan Pertanahan Nasional kabupaten Cilacap selaku Panitia Pengadaan Tanah dan tim Penilai/Appraisal memberikan penilaian ganti kerugian yang belum layak dan adil kepada pemegang hak atas tanah. Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan terkait akta pengikatan jual beli dijadikan dasar penentuan besaran biaya ganti rugi dalam pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data sekunder dan interview, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Interview melalui wawancara dengan Hakim yang menetapkan gugatan keberatan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dapat dijadikan dasar sebagai penentuan besaran ganti rugi karena memberikan jaminan
perlindungan hukum dan kepastian bagi pemilik tanah. Pertimbangan hakim dalam menetapkan yaitu pertama, Pasal 1338 KUHPerdata. Kedua, Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentigan Umum. Kesimpulan penelitian adalah bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Penentuan Besaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam kasus ini.
Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Proyek Strategis Nasional

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 18 Jan 2024 07:16
Last Modified: 18 Jan 2024 07:16
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8061

Actions (login required)

View Item View Item