Palar, Vincensya Pingkan Meylinda and Ispriyarso, Budi (2025) POLITIK HUKUM DAN IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN SAAT TERUTANGNYA BPHTB ATAS DIBUAT DAN DITANDATANGANINYA PPJB DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman Judul - Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2. Halaman Pernyataan.pdf Download (1MB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. Kata Pengantar.pdf Download (223kB)
	Text (ABSTRAK) 5. Abstrak.pdf Download (11kB)
	Text (DAFTAR ISI) 6. Daftar Isi.pdf Download (193kB)
	Text (BAB I) 7. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text (BAB II) 8. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text (BAB III) 9. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text (BAB IV) 10. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 11. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text (LAMPIRAN) 12. Lampiran.pdf Download (132kB)

Abstract

ABSTRAK

Perubahan peraturan saat terutangnya BPHTB jual beli yang diatur dalam Pasal 49 huruf a UU HKPD, menentukan bahwa saat terutangnya BPHTB jual beli adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya PPJB. Hal ini menjadi satu tahap lebih awal
dari peraturan sebelumnya yaitu pada saat dibuatnya AJB. Perubahan peraturan ini tentu memiliki latar belakang dan poin pertimbangan khusus, serta juga tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dari perubahan peraturan ini. Disisi lain sebagai suatu peraturan baru, hal ini juga memberikan implikasi dalam tatanan prakteknya. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu mengenai (1) politik hukum; serta (2) implikasi yuridis dari dilakukan perubahan peraturan saat terutangnya BPHTB jual beli ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemenuhan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, serta kesejahteraan sosial dari perubahan peraturan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal studies dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan Bapenda Kota Semarang serta beberapa Notaris/PPAT. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum perubahan peraturan dilihat dari kacamata pemerintah baik dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis, yaitu sebesar besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial salah satunya dengan
semangat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, serta guna menutup celah-celah hukum yang ada. Selain itu, implikasi yuridis dari perubahan peraturan ini adalah berupa adanya optimalisasi penerimaan pajak daerah, adanya pergeseran konsep mengenai pemungutan BPHTB, serta terdapat implikasi bagi jabatan Notaris. Dari penelitian ini, Penulis menyarankan (1) bagi pemerintah sebagai regulator seharusnya lebih membuat rinci, jelas dan terang mengenai perubahan peraturan ini dalam aturan turunannya, salah satunya perihal definisi eksplisit serta cakupan dari PPJB; (2) bagi Notaris sebagai praktisi dengan kewajiban barunya,
perlu lebih berhati-hati serta konsekuen atas kewajiban pelaporan serta ancaman sanksi administratifnya yang telah berlaku sejak UU HKPD diundangkan.

Kata kunci : BPHTB jual beli; PPJB; Notaris.

Actions (login required)

View Item