Simarmata, Thesalonica Christian and Subekti, Sri (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH LELANG MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER - HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (293kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK INDONESIA-INGGRIS.pdf Download (447kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (253kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (582kB)
	Text (BAB II) BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB)
	Text (BAB III) BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)
	Text (BAB IV) BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB)

Abstract

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM
MEMBUAT AKTA RISALAH LELANG MENURUT HUKUM YANG
BERLAKU DI INDONESIA

Penelitian ini menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat Akta Risalah Lelang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Akta
Risalah Lelang, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Jabatan. Namun terdapat ketidakharmonisan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Risalah Lelang hanya dapat dibuat oleh Pejabat Lelang. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Lelang. Penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk dapat mengetahui
Peran Notaris dalam membuat Akta Risalah Lelang, Prosedur pembuatan Akta Risalah Lelang bagi Notaris serta akibat hukum yang dapat timbul apabila Notaris membuat Akta Risalah Lelang tanpa memenuhi syarat sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat interpretasi mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta
Risalah Lelang, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan revisi yang lebih jelas guna menciptakan kepastian hukum bagi Notaris dan pihak
terkait dalam proses lelang.

Kata Kunci: Notaris, Akta Risalah Lelang, Pejabat Lelang Kelas II

Actions (login required)

View Item