Wijayanti, Nurul Wahyu and Badriyah, Siti Malikhatun (2025) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS DALAM TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. COVER.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN.pdf Download (545kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (126kB)
	Text (BAB I) 5. BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)

Abstract

ABSTRAK

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS DALAM TRANSAKSI
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN
Oleh: Nurul Wahyu Wijayanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Akibat Hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang dibuat dibawah tangan atas objek hak tanggungan dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang belum
mendapatkan bukti kepemilikan atas unit dari objek tanggungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan narasumber untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan masalah dari
suatu fenomena, yang kemudian dihubungkan dengan teori dari suatu ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Akibat hukum dari PPJB tersebut adalah wanprestasi, sehingga pembeli sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas belum diterimanya SHM yang telah
dijanjikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak pembelian. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum terhadap pembeli dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui mediasi, negosiasi ataupun membuat laporan ke lembaga perlindungan konsumen. Mediasi dapat berupa pembeli developer untuk menyeleasaikan sengketa secara damai. Negosiasi dapat berupa pembeli dengan developer untuk
mendapatkan penyelesaian yang mencakup permintaan ganti rugi. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Salah satu wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen adalah menyelesaikan sengketa konsumen. Termasuk melindungi hak pembeli properti.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Peralihan Hak Atas Tanah, Hak Tanggungan

Actions (login required)

View Item