Zahra, Mutia and Priyono, Ery Agus (2025) PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA DEVELOPER DENGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PERUMAHAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. COVER SAMPAI HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (679kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI KATA PENGANTAR.pdf Download (713kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (745kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (777kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (808kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (835kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (848kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (852kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (857kB)

Abstract

ABSTRAK

Perjanjian pengikatan jual beli lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata. Walaupun didasari dengan kebebasan berkontrak perjanjian tersebut tetap mempunyai batasan yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kaitannya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah maka harus diperhatikan ketentuan yang berkaitan terhadap objek perjanjian tersebut. Rumusan Masalah yang diambil dalam kasus penelitian ini adalah penandatanganan PPJB oleh notaris yang tidak ada hal yang diperjanjikan sehingga PPJB tersebut masih prematur. Akibat hukum Notaris atas kerugian yang timbul akibat perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan tanpa adanya hal yang
diperjanjikan dan Kedudukan Developer pada Akta PPJB tidak memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan secara deskriptif yang menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi dengan apa adanya dan menyampaikan kondisi tersebut
menurut teori dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan perjanjian pengikatan jual beli tanah
bersifat prematur karena tidak dipenuhinya syarat pembuatan PPJB mengenai hal yang diperjanjikan belum jelas adanya, perjanjian menjadi batal demi hukum. Akibat batal demi hukum maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada perjanjian dan karenanya pembayaran yang telah dilakukan harus dikembalikan serta Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban akibat tidak dijalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Kedudukan Developer telah
melakukan wanprestasi sehingga Developer tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akibat Hukum, Notaris

Actions (login required)

View Item