Oktaviani, Marsella and Aminah (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS PEMALSUAN AKTA KUASA MENJUAL OLEH NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) HALAMAN DEPAN SAMPAI DENGAN HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (11MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN SAMPAI DENGAN KATA PENGANTAR.pdf Download (23MB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (60kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (147kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (30MB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, khususnya akta kuasa menjual yang nantinya akan digunakan oleh penerima kuasa untuk mewakili dan melakukan transaksi. Namun, kasus pemalsuan akta kuasa menjual oleh Notaris masih terjadi yang menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan tanggungjawab hukumnya. Pemalsuan akta kuasa menjual dapat merugikan pemilik SHM seperti hilangnya hak atas kepemilikan atau terjadinya transaksi yang tidak sah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab hukum yang harus dilakukan oleh Notaris sebagai pembuat akta kuasa menjual dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik sertipikat hak milik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perspektif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang ada, praktik kasus, serta kebijakan perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum dalam konteks pemalsuan akta kuasa menjual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris didapat dikenakan pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pidana. Pada kasus putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg, Notaris dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait turut serta membuat akta autentik palsu dan secara administrasi dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Putusan Nomor 1/B/MPPN/VIII/2023 oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Perlindungan hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai pemilik tanah mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif pada kasus ini tidak terpenuhi dan perlindungan represif melalui upaya litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Akta Kuasa Menjual, Hak Milik, Notaris, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item