Hidayatullah, Nur and Silviana, Ana (2026) TELAAH HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN SAHNYA JUAL BELI TANAH HAK MILIK DI BAWAH TANGAN OLEH KOPERASI PERKEBUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Tgt Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Nasional). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman cover - Halaman pengesahan.pdf Download (844kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman pernyataan - Kata pengantar.pdf Download (937kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (231kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (175kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Download (220kB)

Abstract

ABSTRAK

UUPA belum mengatur secara tegas jual beli tanah, namun tersirat dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA bahwa jual beli untuk memindahkan hak milik diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam praktinya, masih ditemukan jual beli tanah bersertipikat hak milik secara di bawah tangan kepada koperasi perkebunan yang pada dasarnya bukan subjek pemegang hak milik. Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Tgt yang menyatakan sah jual beli tanah hak milik kepada koperasi perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan sahnya jual beli tanah bersertipikat hak milik oleh koperasi perkebunan, serta kesesuaiannya menurut prinsip dan ketentuan hukum pertanahan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat evaluatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menyatakan sah jual beli tanah bersertipikat hak milik di bawah tangan oleh koperasi perkebunan didasarkan pada terpenuhinya aspek materiil jual beli menurut hukum adat, yaitu terang dan tunai, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan keterangan saksi. Hakim menggunakan diskresi dengan membedakan keabsahan jual beli dan keabsahan kepemilikan tanah secara administratif. Hakim tidak mengakui koperasi perkebunan sebagai pemilik yang sah, tetapi memberikan solusi melalui mekanisme pelepasan hak dan permohonan hak. Pertimbangan hakim lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum. Putusan memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik dan penyelesaian hambatan administratif pertanahan. Namun, masih terdapat kelemahan dari aspek kepastian hukum, khususnya mengenai kedudukan hukum penjual dan belum terpenuhinya syarat formil peralihan hak atas tanah. Kepastian hukum baru tercapai secara kuat ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pelepasan hak serta permohonan hak baru sesuai ketentuan hukum pertanahan nasional. Kesimpulan penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam memutus sahnya jual beli tanah hak milik di bawah tangan oleh koperasi perkebunan menggunakan diskresi untuk mengakui jual beli yang terjadi secara nyata, namun tidak mengesahkan peralihan hak. Putusan lebih berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan, namun belum sepenuhnya memenuhi aspek kepastian hukum pertanahan karena legalitas tanah masih bertahap pada tindak lanjut penyelesaian administrasi pertanahan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan, Hak Milik, Koperasi Perkebunan, UUPA.

Actions (login required)

View Item