El Rakhim, Nourma Alivia Zahra and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUKUM GADAI TANAH SEBAGAI JAMINAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM SYARIAH DI INDONESIA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 01 COVER DAN PENGESAHAN.pdf Download (3MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 02 SURAT PERNYATAAN DAN KATA PENGANTAR.pdf Download (3MB)
	Text (ABSTRAK) 03 ABTRAK.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR ISI) 04 DAFTAR ISI.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) 05 BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB II) 06 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB III) 07 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB IV) 08 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB)
	Text (LAMPIRAN) 10 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK

Praktik gadai tanah sebagai jaminan pembiayaan di Indonesia menunjukkan pergeseran konsep hukum, karena tanah sebagai benda tidak bergerak tetap digunakan dengan istilah gadai meskipun bertentangan dengan Pasal 1150 KUHPerdata yang membatasi gadai pada benda bergerak. Hal ini menimbulkan
ketidakpastian hukum, khususnya di PT Pegadaian yang secara administratif menggunakan istilah gadai tetapi penerapannya menggunakan mekanisme Hak Tanggungan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan gadai tanah
sebagai jaminan perjanjian gadai dalam perspektif hukum perdata dan hukum syariah di Indonesia, serta untuk mengkaji dan menganalisis akibat ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan gadai tanah sabagai jaminan pembiayaan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan
staf mikro, staf marketing, dan kepala cabang PT Pegadaian konvensional dan syariah, serta data sekunder dari studi kepustakaan bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU Hak Tanggungan, Fatwa DSN-MUI No. 25/2002, serta bahan hukum sekunder seperti literatur. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa (1) Tanah tidak dapat dijadikan objek gadai dalam hukum perdata, karena tidak terpenuhinya unsur inbezitstelling, sehingga
pengikatan jaminan atas tanah seharusnya dilakukan melalui Hak Tanggungan. Dalam hukum syariah, tanah dapat Dijaminkan melalui akad rahn tasjily berdasarkan Fatwa DSN-MUI, namun penerapan mekanisme Hak Tanggungan oleh
Pegadaian Syariah menunjukkan pergeseran prinsip rahn, khususnya dalam hal eksekusi.; (2) Penggunaan istilah gadai tanah yang tidak tegas menimbulkan potensi sengketa, perbedaan persepsi, serta konflik norma antara hukum positif, hukum adat, dan hukum syariah yang berdampak pada meningkatnya risiko litigasi dan menurunnya efektivitas perlindungan hukum. Kesimpulan penelitian ini bahwa gadai tanah tidak memiliki dasar normatif dalam hukum perdata dan perjanjian gadai tanah berakibat batal demi hukum, sedangkan
dalam hukum syariah terdapat ketidaksesuaian antara konsep rahn tasjily dan penerapan Hak Tanggungan, yang menimbulkan konflik norma, risiko hukum dan finansial bagi kreditur, serta melemahkan perlindungan hukum dan keadilan
kontraktual bagi debitur.

Kata kunci: gadai tanah; hak tanggungan; rahn; hukum perdata; hukum
syariah.

Actions (login required)

View Item