Angkawidjaja, Elizabeth Vania and Yunanto (2026) KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJUALAN HARTA TIDAK BERGERAK MILIK ANAK MELALUI SURAT PERNYATAAN PERWALIAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman cover - Halaman pengesahan.pdf Download (3MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman pernyataan - Halaman kata pengantar.pdf Download (2MB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (249kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (262kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Download (210kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam penjualan harta tidak bergerak milik anak yang dilakukan melalui surat pernyataan perwalian sebagai dasar transaksi tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 309 dan 393 KUHPerdata. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait keabsahan tindakan hukum wali dan perlindungan hak anak sebagai pihak yang belum cakap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum surat pernyataan perwalian serta mengevaluasi kepastian hukum yang timbul dari penggunaan dokumen tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian evaluatif analitis, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap PPAT, Hakim Pengadilan Negeri, serta BHP. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum surat pernyataan perwalian dalam hal penjualan tanah/bangunan milik adalah dokumen administratif yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena hanya sebagai pernyataan bersifat sepihak. Penggunaannya tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, tidak dapat menggantikan penetapan pengadilan yang diwajibkan oleh undang-undang. Temuan empiris menegaskan bahwa syarat izin menjual diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap perwakilan orang tua atau wali. Penelitian ini juga menemukan ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktik, yaitu kurangnya langkah pengawasan pasca-penetapan terhadap penggunaan hasil penjualan, laporan ke BHP, serta tidak ada izin penjualan dari BHP. Selain itu, penggunaan dokumen ini tidak memenuhi keadilan substantif serta tidak melindungi kepentingan terbaik anak.
Kepastian hukum dalam penjualan tanah/bangunan milik anak tidak sepenuhnya terwujud hanya melalui surat pernyataan perwalian, namun harus ada penetapan izin menjual yang memberik izin menjual. AJB yang lahir dari prosedur ilegal itu akan berakibat cacat hukum dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, karena tidak memiliki kekuatan hukum. Tercapainya kepastian hukum akan semakin optimal jika didukung oleh mekanisme pengawasan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Putusan No. 100/Pdt.G/2021/PN.Skt dan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mlg, hakim membatalkan AJB yang menggunakan dokumen tersebut dalam penjualan tanah milik anak. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten diperlukan melalui penguatan peran PPAT, BHP, serta pengawasan pengadilan guna mencapai kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh terhadap hak anak. Penelitian ini juga menemukan ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktik, yaitu kurangnya langkah pengawasan pasca-penetapan terhadap penggunaan hasil penjualan, laporan ke BHP, serta tidak ada izin penjualan dari BHP.

Kata kunci : kepastian hukum; surat pernyataan perwalian; perlindungan anak.

Actions (login required)

View Item