Shavitri, Ayuning Dyah and Silviana, Ana (2026) PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 185/PUU-XXII/2024. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. HALAMAN DEPAN COVER SAMPAI DENGAN HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (348kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI DENGAN KATA PENGANTAR.pdf Download (393kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (117kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (117kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR ISI.pdf Download (169kB)

Abstract

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki aturan yang diatur secara khusus baik melalui Undang Undang hingga peraturan pelaksana dibawahnya, khususnya mengenai pengaturan pertanahan dan pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Pengaturan khusus mengenai Hak Guna Usaha (HGU) dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan perdebatan karena membuka celah terkait pemberian hak atas tanah dalam mekanisme dua siklus dengan jangka waktu yang panjang. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional serta berimplikasi pada perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Adanya pro-kontra di masyarakat terkait dengan mekanisme siklus tersebut, pada tahun 2025 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan dengan Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang pada intinya mengoreksi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024, menilai kesesuaian pemberian Hak Guna Usaha terhadap prinsip-prinsip hukum pertanahan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mengkaji sinkronisasi antara peraturan khusus Ibu Kota Nusantara dengan hukum agraria nasional pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024. Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 terjadi penguatan sekaligus mempertegas terkait prinsip hak menguasai negara dan fungsi sosial tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar pengaturan pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Dalam putusan tersebut menekankan pengaturan hak atas tanah termasuk Hak Guna Usaha tidak boleh menyimpang dari prinsip konstitusional dan harus tetap tunduk pada kerangka hukum agraria nasional. Namun, masih terdapat kekosongan hukum dan ketidaksinkronan norma dalam pengaturan teknis pemberian Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara, khususnya terkait kewenangan kelembagaan, mekanisme evaluasi, serta perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi turunan agar selaras dengan Undang Undang Pokok Agraria, prinsip negara hukum dan asas keadilan sehingga tercipta kepastian hukum serta Pembangunan yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Ibu Kota Nusantara, Hak Ulayat, keadilan dan keberlanjutan, Sinkronisasi Hukum

Actions (login required)

View Item