Putri, Aisyah Gania and Silviana, Ana (2026) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TERLIBAT DALAM KASUS MAFIA TANAH PERALIHAN HAK ATAS TANAH KELUARGA NIRINA ZUBIR (Studi Putusan Nomor /248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman cover - Halaman pengesahan.pdf Download (170kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman pernyataan - Kata pengantar.pdf Download (535kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (195kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (150kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)

Abstract

ABSTRAK
Kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat umum yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp12 miliar. Permasalahan utama terletak pada hilangnya kepastian hukum akibat dokumen autentik yang dipalsukan melalui kolusi antara asisten rumah tangga dengan oknum pejabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan dan bentuk pertanggungjawaban Notaris serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses peralihan hak atas tanah yang ilegal tersebut. Analisis difokuskan pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan pelaksanaan kewajiban jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan hukum yang spesifik.
Hasil penelitian menunjukkan adanya role abandonment atau pengabaian peran fundamental oleh Notaris dan PPAT, meliputi fungsi verifikatif, edukatif, dan protektif. Secara hukum, Notaris gagal memastikan kesepakatan bebas sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris dalam kasus ini bukan hanya dipertanggungjawabkan secara Pidana, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara perdata dan administratif negara karena notaris tunduk kepada UUJN dan kode etik notaris begitu juga dengan PPAT yang tunduk pada PP 37 Tahun 1998 jo PP 24 Tahun 2016 serta kode etik PPAT.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Mafia Tanah, Tanggung Jawab, Peralihan Hak Atas Tanah.

Actions (login required)

View Item