Zen, Kiki Latifa and Ngadino (2020) IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH DKI JAKARTA (Studi Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Online). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (COVER-PENGESAHAN) 1. COVER - PENGESAHAN.pdf Download (696kB)
	Text (PERNYATAAN-KATA PENGANTAR) 2. PERNYATAAN - KATA PENGANTAR.pdf Download (516kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (312kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI - DAFTAR GAMBAR.pdf Download (216kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA - BUKU BUKU.pdf Download (214kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH DKI JAKARTA (Studi Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Online)

Pendaftaran hak tanggungan memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya dengan cara mengeksekusi tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggunga, namun sistem pendaftaran hak tanggungan sejatinya sekarang telah dirubah dari konvensional(manual) menjadi sistem Elektronik, BPN terus melakukan inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi asas Keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan public, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan Hak tanggungan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Online, serta mengetahui segala kendala dan upaya selama pelaksanaan hak tanggungan berbasis elektronik khususnya pada Kantor Pertanahan DKI Jakarta.
Metode pendekatan penelitian ini dengan Socio-Legal, Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pelaksanaan hak tanggungan elektronik ini sudah berjalan efektif sejak 1 september 2019, Kementerian Agraria dan tata ruang/BPN telah menetapkan 42 Kantor Pertanahan di 20 Provinsi sebagai Zona Integritas (ZI), Bank BTN di pilih sebagai Bank perdana yang mengimplementasikan Hak tanggugan elektronik. Hambatan proses Hak Tanggungan elektronik ini ada pada kesiapan PPAT, walaupun sosialisasi dari BPN dilakukan namun pemahaman PPAT yang masih kurang dalam pengaplikasian pelaksanaan HT Elektronik ini menjadi hambatan. Upaya untuk mengatasinya dengan PPAT terus memonitoring bersama dengan Bank agar tidak terjadi kekeliruan dalam peng-uploud-an berkas online. Berdasarkan hasil simpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: PPAT harus lebih memperhatikan substansi serta cara pengaplikasian berkas online secara baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ada, PPAT dan Bank harus terus memonitoring Hak Tanggungan yang sedang di daftarkan, Bank juga harus menyesuaikan standart waktu pengerjaan hak tanggungan dengan Peraturan yang di buat oleh Pemerintah agar tidak terjadi kerancuan waktu dan kesalahpahaman saat melakukan pendaftaran Hak Tanggungan.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Sistem Elektronik.

Actions (login required)

View Item