SILALAHI, INGGRID WILHELMINA SAUR DAMERIA and Priyono, Ery Agus and Aminah, Aminah (2026) PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PELABUHAN CPO BUMIHARJO SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK. _005 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Inggrid Wilhelmina SDS-cover.pdf Download (460kB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-abstrak.pdf Download (180kB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-dapus.pdf Download (273kB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Inggrid Wilhelmina SDS-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)

Abstract

Praktik perjanjian pada sektor jasa konstruksi di Indonesia masih marak menggunakan bentuk perjanjian baku, salah satunya adalah perjanjian pemborongan pembangunan gedung kantor Pelabuhan CPO Bumiharjo. Keseimbangan dalam perjanjian ini patut dipertanyakan karena pengguna jasa memiliki kedudukan yang lebih kuat, sehingga posisi tawar penyedia jasa pun lemah. Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk menganalisis penerapan
asas keseimbangan dalam perjanjian pembangunan gedung kantor di Pelabuhan CPO Bumiharjo dan untuk mengetahui akibat hukum dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban perjanjian pembangunan gedung kantor di Pelabuhan CPO Bumiharjo terhadap perwujudan keadilan bagi para pihak. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan doktrinal atau yuridis normatif dengan ruang lingkup yang mencakup peraturan perundang-undangan beserta asas-asas hukum perjanjian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa asas keseimbangan dalam perjanjian pemborongan pembangunan gedung kantor Pelabuhan CPO Bumiharjo dinyatakan terganggu karena belum diterapkan secara optimal. Jumlah hak dan kewajiban berat sebelah dan secara kasuistik masih ditemukan klausula-klausula yang hanya menguntungkan pengguna jasa dan memberatkan penyedia jasa. Akibat hukum dari ditemukannya ketidakseimbangan hak dan kewajiban adalah perjanjian tetap absah serta mengikat para pihak, meskipun tidak mewujudkan keadilan. Pemulihan keseimbangan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak yaitu dengan adanya negosiasi atau penawaran ulang.
Kata kunci: Asas Keseimbangan, Perjanjian Pemborongan, Keadilan

Actions (login required)

View Item