Nedia, Nada and Alfirdaus, Laila Kholid (2026) PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN MARJINAL DI RUMAH SUSUN BANDARHARJO KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (647kB) |
|
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_BAB I.pdf - Submitted Version Download (355kB) |
|
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_BAB II.pdf - Submitted Version Download (530kB) |
|
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (638kB) |
|
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (214kB) |
|
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_BAB V.pdf - Submitted Version Download (122kB) |
|
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (178kB) |
|
|
Text
Nada Nedia_14010122120022_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Pemberdayaan perempuan penting untuk diteliti karena perempuan masih
berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan struktural yang membatasi akses
terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, serta ruang pengambilan keputusan.
Kerentanan ini semakin nyata pada kelompok perempuan marjinal yang hidup di
kawasan hunian perkotaan padat, seperti perempuan penghuni Rumah Susun
Bandarharjo di Kota Semarang, yang bergantung pada sektor informal dan
menghadapi keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kebijakan yang menjadi dasar
pemberdayaan, mengidentifikasi implementasi program, serta meneliti dampak
program terhadap transformasi kelompok perempuan marjinal.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis,
melalui pengumpulan data observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak
terkait, serta studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa meskipun Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 ditetapkan sebagai payung hukum
pemberdayaan perempuan, penerapannya belum berbasis ruang spesifik seperti
rumah susun dan bergantung pada syarat administratif. Berbagai program ada,
namun jangkauannya terbatas pada perempuan marjinal akibat pendataan
administratif; partisipasi mereka pun pasif, hanya kehadiran fisik tanpa pelibatan
keputusan atau kekuatan kolektif.
Kebijakan pemberdayaan perempuan di Kota Semarang kuat secara
normatif, tapi belum efektif secara praktis di Rumah Susun Bandarharjo, dengan
akses timpang karena birokrasi dan pendampingan minim. Transformasi struktural
belum tercapai karena program hanya menjadi mekanisme adaptasi kerentanan,
tanpa mengubah kuasa dan posisi sosial perempuan.
Kata kunci: Pemberdayaan perempuan; perempuan marjinal; pendekatan feminis;
Rumah Susun Bandarharjo.
73 Ilmu Pemerintahan 2026
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Social Science and Political Science |
| Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science |
| Depositing User: | diana nirwani |
| Date Deposited: | 09 Apr 2026 08:47 |
| Last Modified: | 09 Apr 2026 08:47 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/48864 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
