Febrianti, Livia Eka Putri and Martini, Rina (2026) ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Livia Eka Putri F_14010122120010_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Livia Eka Putri F_14010122120010_BAB I.pdf - Submitted Version Download (423kB)
	Text Livia Eka Putri F_14010122120010_BAB II.pdf - Submitted Version Download (573kB)
	Text Livia Eka Putri F_14010122120010_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (808kB)
	Text Livia Eka Putri F_14010122120010_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (213kB)
	Text Livia Eka Putri F_14010122120010_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (193kB)
	Text Livia Eka Putri F_14010122120010_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pengelolaan daerah irigasi merupakan salah satu faktor pendukung untuk
menjaga stabilitas hasil pertanian. Pemerintah daerah memiliki peran yang strategis
dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi melalui operasi jaringan irigasi,
rehabilitasi jaringan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kabupaten Cilacap
merupakan salah satu daerah yang menjadi penyumbang ketahanan pangan di
provinsi jawa tengah serta kepemilikan daerah irigasi yang cukup banyak, dengan
ini menuntut adanya peran pemerintah daerah yang optimal dalam pelaksanaan
pengelolaan daerah irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan pengelolaan daerah
irigasi di Kabupaten Cilacap tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data di peroleh
melalui wawancara mendalam dengan instansi terkait yaitu Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap dan Dinas Pertanian Kabupaten
Cilacap dan penerima manfaat daerah irigasi yakni Petani Pemakai Air (P3A) dan
didukung dengan data dokumentasi serta studi pustaka. Analisis dilakukan dengan
menggunakan teori peran pemerintah Labolo (2014) dan tambahan analisis menggunakan
prinsip-prinsip good governance menurut UNDP oleh Sedarmayanti (2009) dan
yang digunakan oleh ahli secara umum meliputi partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, supremasi hukum, keadlian dan efektivitas dan efisiensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah
menjalankan peran sebagai regulator melalui penetapan sejumlah regulasi, di
antaranya Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Petani
Pemakai Air, Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 tentang Rencana
Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Tahun 2022–2026, serta Keputusan Bupati
Nomor 521/697/18/Tahun 2024/2025 tentang Rencana Jadwal Pola dan Tata
Tanam, sekaligus berperan sebagai penyedia fasilitas dan mendorong keaktifan
Petani Pemakai Air melalui kegiatan sosialisasi. Namun, peran sebagai penyedia
fasilitas belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan
55% jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Cilacap berada dalam kondisi buruk.
Ditinjau dari perspektif good governance, pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap
telah bersifat partisipatif, berkeadilan, dan berpedoman pada aturan yang berlaku,
dengan faktor pendukung berupa landasan regulasi yang kuat, konsistensi program
inspeksi rutin, dan partisipasi aktif Petani Pemakai Air, sementara faktor
penghambat utamanya adalah keterbatasan anggaran.
Kata Kunci : Pengelolaan Daerah Irigasi, Peran Pemerintah Daerah, Petani
Pemakai Air, Kabupaten Cilacap
94. Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item