Sinaga, Dustin Natio Immanuel and Yuniningsih, Tri (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Dustin Natio Immanuel Sinaga_14020122130084_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text Dustin Natio Immanuel Sinaga_14020122130084_Bab 1.pdf - Submitted Version Download (702kB)
	Text Dustin Natio Immanuel Sinaga_14020122130084_Bab 2.pdf - Submitted Version Download (433kB)
	Text Dustin Natio Immanuel Sinaga_14020122130084_Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text Dustin Natio Immanuel Sinaga_14020122130084_Bab 4.pdf - Submitted Version Download (18kB)
	Text Dustin Natio Immanuel Sinaga_14020122130084_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (19kB)
	Text Dustin Natio Immanuel Sinaga_14020122130084_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (808kB)

Abstract

Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia
masih menghadapi permasalahan tingginya tingkat pengangguran, yang
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan industri dengan
penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Karawang menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja melalui
Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan
melalui berbagai program seperti penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan
kerja, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, namun belum berjalan secara
optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan sumber
daya, komunikasi kebijakan yang belum efektif, serta koordinasi antar instansi yang
masih kurang. Selain itu, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya
ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan, seperti manipulasi administrasi tenaga
kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan
melalui penguatan koordinasi, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan
pengawasan dan sosialisasi agar tujuan kebijakan dalam menurunkan tingkat
pengangguran dapat tercapai secara maksimal.
Kata kunci: implementasi kebijakan, kesempatan kerja, tenaga kerja lokal,
pengangguran.
146 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item