Elkesaki, Rianandita ‘Arsy and Astuti, Retno Sunu and Lituhayu, Dyah (2025) Konteks Kebijakan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (Nib) Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (16MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (16MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan perizinan berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kecamatan Cilacap Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap
yang memiliki potensi ekonomi besar dengan banyaknya pelaku UMKM, namun tidak
disertai oleh peningkatan kepemilikan NIB. Penelitian ini menganalisis Konteks
Kebijakan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan
Kecil Di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap beserta faktor penghambat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa NIB memiliki berbagai manfaat dalam menjaga kelangsungan
usaha dan legalitasnya, namun masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai
NIB karena minimnya pengetahuan pelaku usaha dan kurangnya partisipasi pelaku
usaha dengan dunia digital. DPMPTSP Kabupaten Cilacap sudah memberikan fasilitas
terbaik seperti kanal layanan pengaduan dan sarana prasarana yang memadai, namun
pelaku usaha mengeluhkan adanya keterlambatan respons dari DPMPTSP terkait
layanan pengaduan. Faktor penghambat, yaitu Kekuasaan, kepentingan dan strategi
dari aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan Daya
tanggap. Rekomendasi yang diberikan perlu dilakukan optimalisasi sistem OSS-RBA
agar proses penerbitan NIB lebih cepat dan minim kendala teknis serta mengadakan
pelatihan dan sosialisasi secara berkala, khususnya bagi UMKM dan usaha di daerah
terpencil, agar mereka memahami pentingnya NIB dan cara memperolehnya.
Kata Kunci : Konteks Kebijakan, Nomor Induk Berusaha, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Actions (login required)

View Item