PANGARIBUAN, BENGETDO VHALENTINOE and Trihastuti, Nanik and Rebala, Lazarus Tri Setyawanta (2026) IMPLIKASI KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP PENETAPAN BATAS-BATAS WILAYAH MARITIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982. _003 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (974kB)
	Text Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan-abstrak.pdf Download (233kB)
	Text Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	Text Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (915kB)
	Text Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text Bengetdo Vhalentinoe Pangaribuan-dapus.pdf Download (264kB)

Abstract

Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim persoalan hukum bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena berpotensi menggeser low-water line, menenggelamkan pulau kecil terluar, karang kering, dan low-tide elevation yang menjadi basepoint penarikan garis pangkal. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian terhadap konfigurasi garis pangkal dan batas wilayah maritim,
sementara UNCLOS 1982 belum mengatur secara tegas perlakuan garis pangkal dan zona maritim ketika terjadi perubahan fisik pantai sehingga muncul perdebatan antara ambulatory baseline dan fixed baseline serta risiko ketidakpastian batas wilayah maritim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Data sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dengan rekomendasi preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut dapat mengurangi atau menghilangkan basepoint sehingga mempengaruhi konfigurasi garis pangkal dan entitlement maritim
Indonesia. Pada garis pangkal biasa, pergeseran low-water line ke arah darat berpotensi menggeser maritime limits serta menyusutkan ruang kedaulatan dan yurisdiksi. Pada garis pangkal lurus kepulauan, hilangnya basepoint dapat mengganggu jarak antar titik dan syarat teknis, termasuk rasio air dengan darat. Kekosongan pengaturan dalam UNCLOS 1982 membuka ruang interpretasi,
namun advisory opinion Mahkamah Internasional dan penetapan serta deposit koordinat garis pangkal Indonesia memperkuat pendekatan fixed baseline. Simpulan penelitian menegaskan kenaikan permukaan air laut mengancam kepastian konfigurasi batas maritim bila pendekatan ambulatory diterapkan, sehingga diperlukan strategi stabilisasi dengan fixed baseline.
Kata Kunci: Kenaikan Permukaan Air Laut, Batas Wilayah Maritim,
Indonesia, UNCLOS 1982.

Actions (login required)

View Item