Putraloka, Rayhan Sausan Royan and Martini, Rina (2026) ANALISIS PENYETARAAN JABATAN ESELON IV SEBAGAI FUNGSIONAL DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Rayhan Sausan R.P_14010122130070_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (867kB)
	Text Rayhan Sausan R.P_14010122130070_Bab I.pdf - Submitted Version Download (494kB)
	Text Rayhan Sausan R.P_14010122130070_Bab II.pdf - Submitted Version Download (407kB)
	Text Rayhan Sausan R.P_14010122130070_Bab III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text Rayhan Sausan R.P_14010122130070_Bab IV.pdf - Submitted Version Download (305kB)
	Text Rayhan Sausan R.P_14010122130070_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (284kB)
	Text Rayhan Sausan R.P_14010122130070_Lampiran Rayhan.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (964kB)

Abstract

Penyederhanaan birokrasi nasional mendorong penyetaraan jabatan struktural ke
dalam jabatan fungsional dengan tujuan merampingkan struktur organisasi dan
memperkuat sistem merit. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pemerintah Kota
Semarang mengimplementasikan kebijakan penyetaraan tersebut, khususnya pada
jenjang Eselon IV, serta implikasi operasionalnya terhadap penataan tugas, alur
kerja, dan kapasitas organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
bagaimana Pemerintah Kota Semarang merespons kebijakan penyederhanaan
birokrasi, khususnya dalam proses penyetaraan jabatan Eselon IV ke dalam jabatan
fungsional, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kota
Semarang. Informan penelitian terdiri dari pejabat pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPP) serta Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,
observasi singkat, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan
Teori Manajemen Organisasi yang dielaborasikan dengan prinsip-prinsip yang
termaktub dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui proses reduksi
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa bentuk konkret penyederhanaan birokrasi diwujudkan melalui penghapusan
jabatan struktural Eselon IV dan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional,
sehingga menghasilkan struktur organisasi yang lebih ramping. Implementasi
kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi melalui proses
penetapan peta jabatan, analisis jabatan dan beban kerja, serta pelantikan pejabat
fungsional. Namun demikian, proses penyederhanaan dilakukan secara selektif
karena masih terdapat beberapa jabatan Eselon IV yang tetap dipertahankan sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peralihan fungsi
koordinatif kepada Ketua Tim Kerja terbukti dapat menyederhanakan alur kerja dan
mempercepat pengambilan keputusan, sehingga berpotensi mendorong penerapan
sistem merit yang berbasis pada kompetensi dan kinerja. Meskipun demikian,
hingga saat ini belum terdapat mekanisme kompensasi khusus yang mengatur
pemberian insentif bagi Ketua Tim Kerja, sehingga hal ini menjadi catatan penting
dalam upaya optimalisasi implementasi kebijakan tersebut.
Kata kunci: penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, Eselon IV, jabatan
fungsional.
46 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item