Hasna, Qorina and Suwitri, Sri (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AMONG JIWO PADA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG (KAJIAN PASAL 5 TENTANG TUGAS UPTD AMONG JIWO). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Qorina Hasna_14020122130054_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text Qorina Hasna_14020122130054_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (910kB)
	Text Qorina Hasna_14020122130054_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (545kB)
	Text Qorina Hasna_14020122130054_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Qorina Hasna_14020122130054_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (240kB)
	Text Qorina Hasna_14020122130054_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (247kB)
	Text Qorina Hasna_14020122130054_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

UPTD Among Jiwo merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kota Semarang
dimandatkan untuk menyelenggarakan pelayanan kebutuhan dasar bagi penerima
manfaat, meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, dan gelandangan pengemis yang ditampung sementara. Keberadaan
UPTD berperan penting dalam tata kelola pelayanan sosial perkotaan, terutama di
tengah kondisi kebutuhan lapangan yang kerap melampaui kapasitas formal.
Implementasi Pasal 5 tentang Tugas UPTD Among Jiwo dalam Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2023 menjadi penting untuk dikaji guna memahami
bagaimana tugas perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dijalankan
pada UPTD Among Jiwo. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tugas
UPTD Among Jiwo dalam pemberian kebutuhan dasar berdasarkan Pasal 5 Perwal
12/2023, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan
melalui sumber primer dan sekunder. Analisis dilakukan didasari model
implementasi kebijakan George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya,
disposisi) serta perspektif Van Meter dan Van Horn mengenai lingkungan
implementasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pemberian
kebutuhan dasar berpedoman pada SPM bidang sosial dan SOP internal, dengan
mekanisme swakelola sebagai strategi adaptasi terhadap kondisi overkapasitas.
Koordinasi berlangsung secara vertikal dengan Bidang Rehabilitasi Sosial dan
TRC, serta horizontal dengan Dispendukcapil, fasilitas kesehatan, panti provinsi,
dan pihak CSR. Pembinaan dilakukan kepada petugas melalui briefing dan evaluasi
rutin, serta FGD dalam rangka knowledge sharing. Pengawasan berjalan berjenjang
melalui pemantauan harian, pelaporan SPJ, dan audit SPM. Secara keseluruhan,
implementasi tugas UPTD Among Jiwo telah berjalan, namun masih dipengaruhi
oleh keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pekerja sosial (peksos) dan penyuluh
sosial (pensos), kapasitas hunian, dan kebutuhan penyesuaian administratif.
Penelitian ini merekomendasikan penugasan pekerja sosial peksos dan pensos
secara terjadwal, serta dukungan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi
operasional di lapangan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; UPTD Among Jiwo; pelayanan sosial
78 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item