AMANDA, VANNISA TRI and Mahmudah, Siti and Njatrijani, Rinitami (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGGUNAAN BRILINK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF. _Dagang 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VannisaTri Amanda - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text VannisaTri Amanda - abstrak.pdf Download (46kB)
	Text VannisaTri Amanda - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text VannisaTri Amanda - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text VannisaTri Amanda - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text VannisaTri Amanda - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text VannisaTri Amanda - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text VannisaTri Amanda - dapus.pdf Download (489kB)

Abstract

Layanan Keuangan Tanpa Kantor merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat yang belum menyentuh layanan atau akses perbankan atau unbanked, dan juga agar masyarakat yang berada di wilayah-wilayah
pedesaan ini tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke Bank. Layanan Keuangan Tanpa Kantor ini dibantu oleh agen, agen berperan sebagai Bank dalam program ini. Layanan Keuangan Tanpa Kantor didasari melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Bank BRI merupakan Bank pertama yang merealisasikan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang disebut agen BRILink. BRILInk adalah layanan keagenan milik Bank BRI untuk melayani transaksi keuangan melalui agen bagi masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat yang berlokasi jauh dari jangkauan kantor Bank dan masyarakat unbanked/unbankable, sehingga dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor Bank. Selanjutnya, permasalahan dalam penulisan hukum yang ingin diteliti penulis adalah bagaimana penerapan layanan BRILink dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
19/POJK.03 Tahun 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, selain itu penulis juga membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menggunakan layanan BRILink. Metode yang digunakan penulis adalah Metode Yuridis-Normatif dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menguraikan gambaran sesuai dengan permasalahan yang ada atau sesuai dengan fakta, data yang digunakan penulisan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, maupun tersier. Menggunakan metode analisis kualitatif, untuk melengkapi data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini juga melakukan wawancara sebagai data tambahan dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian dalam penulisan hukum menunjukan bahwa Bank BRI sangat tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dibuktikan dari pengertian, tujuan mekanisme
dari agen BRILink, serta perlindungan hukum terhadap nasabah ditunjukkan dalam pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2914 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif menunjukan bahwa perlindungan terhadap nasabah tersebut mengikut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya ketentuan atau pengaturan khusus tentang Layanan BRILink serta perlindungan hukum terhadap nasabah dari Bank BRI sendiri.
Kata Kunci: Laku Pandai, Nasabah, BRILink.

Actions (login required)

View Item