RAHARDI, NAUFAL SETYA and Budiharto, Budiharto and Prasetyo, Agung Basuki (2020) PERLINDUNGANHUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL PENYALAHGUNAAN TENAGA JASA PENAGIH KREDIT PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. _104 Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 104 Naufal Setya Rahardi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text 104 Naufal Setya Rahardi-abstrak.pdf Download (139kB)
	Text 104 Naufal Setya Rahardi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 104 Naufal Setya Rahardi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text 104 Naufal Setya Rahardi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text 104 Naufal Setya Rahardi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text 104 Naufal Setya Rahardi-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text 104 Naufal Setya Rahardi-dapus.pdf Download (191kB)

Abstract

Kredit pembiayaan konsumen adalah salah satu kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk kredit untuk kebutuhan konsumtif. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian
produk-produk tertentu. Banyaknya permintaan kredit oleh masyarakat maka timbul juga permasalahan yang terjadi akibat adanya keterlambatan pembayaran kredit tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penagihan kredit oleh tenaga jasa penagih. Metode yang digunakan
adalah metode yuridis empiris dimana sumber data yang didapatkan dari penelitian ini adalah sumber data primer.
Hasil dari penelitian ini pasca dikeluarkannya Putusan MK nomor
18/PUU-XVII/2019 semakin jelas bahwa perusahaan pembiayaan harus memberikan surat putusan pengadilan untuk menarik jaminan dari nasabah, pada putusan tersebut mengatur dimana tenaga jasa penagih tidak diperbolehkan secara bebas menarik jaminan dari nasabah tersebut. Adanya penyalahgunaan penggunaan debt collector tersebut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang berwenang dalam berjalannya sektor keuangan memiliki wewenang untuk melindungi nasabah yang mengalami tindakan penyalahgunaan wewenang oleh tenaga jasa penagih. Praktek yang terjadi di lapangan tidak selalu sejalan
dengan apa yang sudah diatur, banyak pelanggaran prosedural terjadi. Keluarnya putusan MK pun terlihat seperti tidak merubah apa yang terjadi pada praktek penagihan kredit.
Kata kunci : Perlindungan hukum, nasabah, lembaga pembiayaan, debt collector

Actions (login required)

View Item