OKTAVIANTO, ROY BAGUS and Sa'adah, Nabitatus and Juliani, Henny (2019) WEWENANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP SISTEM MERIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. _024 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ROY - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ROY - abstrak.pdf Download (103kB)
	Text ROY - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text ROY - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text ROY - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text ROY - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text ROY - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text ROY - dapus.pdf Download (103kB)

Abstract

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bertindak dengan meningkatkan pengabdian kepada Pemerintah, Bangsa, dan Negara. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja serta berkomitmen mewujudkan sistem karier yang bertitik berat pada sistem prestasi kerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan penerapan prinsip sistem merit menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, serta menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wewenang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan penerapan prinsip sistem merit menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan cara melihat, menelaah, dan mempresentasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan erat dengan asas-asas hukum yang bersifat konseptual, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, pendapat para ahli hukum, serta pendapat hukum lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain melalui jalur formasi umum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 36 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 juga terdapat jalur formasi khusus.
Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmadja, menyatakan bahwa berdasarkan Permen PANRB tersebut, instansi pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 10% untuk sarjana lulusan terbaik (cumlaude), sedangkan instansi pemerintah daerah minimal 5% dari total alokasi yang ditetapkan. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari sejumlah 39.972 tenaga honorer kategori II yang mengikuti seleksi CPNS, sebanyak 15.701 orang dinyatakan lulus atau sebesar 39,27%, sehingga lebih dari 60% peserta dinyatakan tidak lulus seleksi.
Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Perekrutan CPNS, Sistem Merit

Actions (login required)

View Item