DEWANTORO, FARA DEINARA and Njatrijani, Rinitami and Lestari, Sartika Nanda (2019) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. _032 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fara Deinara - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Fara Deinara - abstrak.pdf Download (78kB)
	Text Fara Deinara - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Fara Deinara - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Fara Deinara - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text Fara Deinara - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text Fara Deinara - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text Fara Deinara - dapus.pdf Download (168kB)

Abstract

Pengaruh globalisasi memiliki peranan yang sangat besar terhadap dinamika persaingan bisnis dalam perkembangan dunia teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, salah satunya yaitu transaksi jual-beli melalui media elektronik atau e-commerce. Dalam transaksi e-commerce, regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam transaksi e-commerce.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan.
Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce tertuang di dalam UUPK dan UU ITE. Aturan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam sengketa konsumen. Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya ketika terjadi sengketa, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, salah satunya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen telah sesuai dengan UUPK maupun UU ITE. Dalam penyelesaiannya, apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, yaitu melalui BPSK. Terdapat tiga cara penyelesaian sengketa di BPSK, yaitu konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Ketiga cara tersebut dipilih salah satu oleh para pihak dan tidak bersifat berjenjang.
Kata Kunci: Transaksi, E-Commerce, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Actions (login required)

View Item