Lihardo, Kevin Anggia and Njatrijani, Rinitami and Suradi, Suradi (2020) Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta dalam Menangani Sengketa Konsumen Setelah Diberlakukannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kevin - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text Kevin - abstrak.pdf Download (194kB)
	Text Kevin - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	Text Kevin - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)
	Text Kevin - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (646kB)
	Text Kevin - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB)
	Text Kevin - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text Kevin - dapus.pdf Download (417kB)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya zaman semakin mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai kegiatannya. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah kegiatan jual/beli. Dalam perdagangan atau jual/beli terdapat tiga pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda dalam bertransaksi. Perbedaan ini menyebabkan konflik diantara keduanya. Pemerintah menghadirkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai upaya yang dapat dipilih oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha. Namun dalam praktiknya terdapat kendala mengenai kompetensi dan pendanaan BPSK.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Yohanes dari BPSK DKI Jakarta. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan
perlindungan konsumen dan BPSK. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan tugasnya sebagai small claim court, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kewenangan. Kewenangan tersebut dibagi menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengatur kewenangan tersebut. Sehingga terdapat beberapa putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap melewati wewenangnya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kompetensi Absolut dari BPSK adalah perbuatan melawan hukum. Kompetensi relatif dari BPSK adalah mencakup seluruh Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya BPSK mendapatkan dana hibah dari
Pemerintah Daerah. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh BPSK dapat
menghambat tugas-tugasnya. Diterbitkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 merubah pengaturan mengenai dana BPSK yang berasal dari pemerintah daerah kota/kabupaten menjadi pemerintah daerah provinsi.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, Kewenangan, Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item