ALKINDY, ALLIS and Ardianto, Hendra Try (2026) PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TENGAH DALAM MENANGGULANGI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus pada Pelajar SMA di Kota Semarang). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (451kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (267kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (243kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (91kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (178kB)
	Text lampiran .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (836kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah
dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Semarang
melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian
ini melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terhadap informan
kunci seperti pejabat BNNP, Polda Jawa Tengah, guru, keluarga, dan mantan pengguna
narkoba. Temuan menunjukkan bahwa BNNP telah memenuhi mandat normatif, ideal, dan
faktual berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun efektivitasnya belum optimal
dengan kasus penyalahgunaan mencapai 297 pada 2024 dan tingkat keberhasilan rehabilitasi
78,4% yang sering terganggu relaps. Inovasi seperti podcast keliling dan kampanye digital
diperkenalkan, tetapi terbatas oleh hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya,
birokrasi, stigma sosial, dan modus peredaran narkoba yang adaptif. Dari sudut pandang ilmu
pemerintahan, penelitian ini menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat dalam
implementasi kebijakan publik, di mana koordinasi antar lembaga (BNNP, Polda, dan Dinas
Pendidikan) menjadi kunci efektivitas P4GN. Tantangan struktural seperti birokrasi dan
resistensi institusi mengungkapkan perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan
akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sehingga penanggulangan narkoba tidak hanya
bersifat reaktif tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan
harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mencapai tujuan kebijakan
publik yang lebih efektif dalam konteks pemerintahan daerah.
Kata kunci: Penyalahgunaan narkoba, BNNP Jawa Tengah, P4GN, pelajar SMA, kebijakan
publik, kelembagaan.
No. 4 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item