HABIBIE, MUHAMMAD ALVYN REZQY and Badriyah, Siti Malikhatun and Suharto, R. Suharto (2025) JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA HARTA BENDA HASIL LELANG (STUDI KASUS DALAM PERKARA NOMOR 7/PDT.BTH/2020/PN.BYL.). _156 Perdata 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (737kB)
	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)
	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_DAFPUS.pdf Download (277kB)
	Text MUHAMMAD ALVYN REZQY HABIBIE_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Transaksi lelang sebagai mekanisme jual beli yang sah di mata hukum sering kali menyisakan persoalan hukum ketika objek lelang menjadi subjek gugatan perdata dari pihak ketiga. Dalam konteks ini, kedudukan konsumen sebagai pembeli hasil lelang berada dalam posisi rentan, khususnya bila barang yang dibelinya ternyata mengandung persoalan yuridis yang belum terselesaikan. Skripsi ini mengkaji jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang hasil lelang berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2020/PN.Byl, dimana pembeli menghadapi gugatan dari pihak yang mengklaim barang sebagai bagian dari harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normatif peraturan perundang-undangan dan data empiris melalui wawancara dengan aparatur peradilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme lelang diatur secara normatif dalam berbagai peraturan seperti KUHPerdata, UUPK, dan PMK No. 213/PMK.06/2020, implementasinya belum sepenuhnya menjamin perlindungan
hukum yang efektif bagi konsumen. Pembeli lelang kerap tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai status hukum barang yang dilelang, sehingga berpotensi dirugikan secara hukum maupun material. Dalam kasus konkret yang dianalisis, pengadilan memutuskan bahwa pembeli lelang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum atas kepemilikannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan preventif serta represif, termasuk transparansi informasi barang lelang, tanggung jawab penyelenggara lelang, dan perluasan akses bantuan hukum bagi konsumen guna meminimalisir terjadinya sengketa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga lelang, regulator, dan lembaga perlindungan konsumen untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi lelang.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Lelang, Gugatan Perdata

Actions (login required)

View Item