Amanda, Jieo Violia and Erowati, Dewi (2025) PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM MEMENUHI HAK NORMATIF DAN HAK MATERNITAS PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (424kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (472kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (603kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (230kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (728kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam melindungi pekerja
perempuan, khususnya terkait pemenuhan hak normatif dan hak maternitas di
sektor industri manufaktur Kabupaten Tegal. Lahirnya regulasi ketenagakerjaan
seharusnya menjamin hak-hak tersebut. Praktik di lapangan menunjukkan adanya
kesenjangan antara aturan dan penerapannya. Penelitian ini bertujuan
menganalisis peran Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, dinamisator,
dan fsilitator. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa regulasi relative memadai, namun
penerapannya menghadapi sejumlah kendala berupa terbatasnya intensitas
sosialisasi, serta kurangnya fasilitas kerja yang ramah perempuan. Temuan ini
merekomendasikan penguatan kapasitas pengawasan pemerintah daerah,
peningkatan kolaborasi dengan perusahaan, serta penyediaan fasilitas yang
mendukung pekerja perempuan guna mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan
yang lebih berkeadilan dan responsive gender.
Kata Kunci: Perlindungan tenaga kerja perempuan, hak normatif, hak
maternitas, peran pemerintah.
155 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item