Prayoga, Muhammad Fatur Rizqi and Alfirdaus, Laila Kholid (2025) RESPON SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BOGOR (STUDI KASUS REAL ESTATE). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER.PDF - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (903kB)
	Text BAB 1.PDF - Submitted Version Download (423kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (828kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (709kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (307kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (683kB)

Abstract

Transformasi kebijakan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan bagian dari strategi nasional
untuk menyederhanakan perizinan usaha melalui regulasi turunan dari UndangUndang Cipta Kerja. Perubahan ini memiliki tujuan meningkatkan efisiensi
birokrasi dan mendukung iklim investasi yang lebih kondusif. Di Kabupaten Bogor,
yang merupakan wilayah dengan dinamika pembangunan tinggi, kebijakan ini
memunculkan berbagai respon dari pelaku industri real estate yang menjadi aktor
utama dalam proses pembangunan fisik kawasan. Latar belakang inilah yang
mendorong penelitian ini untuk memahami bagaimana sektor industri, khususnya
real estate, menanggapi perubahan kebijakan tersebut.
Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah utama: pertama, bagaimana
respon pelaku industri real estate di Kabupaten Bogor terhadap implementasi PBG
sebagai pengganti IMB; kedua, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi
pelaku industri dalam proses adaptasi terhadap kebijakan baru ini; dan ketiga,
sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan dan
memfasilitasi transisi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
respon sektor industri bervariasi antara kepatuhan penuh (acquiescence) hingga
kompromi, dengan sebagian besar pelaku usaha melakukan adaptasi bertahap
melalui restrukturisasi operasional. Tantangan paling menonjol ditemukan pada
aspek koordinasi lintas instansi dan komunikasi kebijakan yang minim, terutama
pada masa awal pemberlakuan PBG.
Dari sisi hambatan internal dan eksternal, perusahaan real estate mengalami
kesulitan akibat perubahan sistem layanan perizinan yang sebelumnya terpusat di
DPMPTSP menjadi tersebar di beberapa instansi teknis. Hal ini menyebabkan
ketidakpastian prosedural dan memperlambat alur bisnis. Sementara itu, dari pihak
pemerintah daerah, kesiapan dalam mensosialisasikan kebijakan masih terbatas,
terutama pada aspek teknis penggunaan platform digital SIMBG. Namun demikian,
terdapat indikasi bahwa pelaku industri mulai menunjukkan pola adaptasi yang
lebih stabil seiring waktu, didukung oleh peningkatan kapasitas administratif
pemerintah daerah seperti DPKPP yang mengoptimalkan peran regulatifnya
melalui efisiensi rekomendasi teknis dan integrasi sistem layanan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas transisi kebijakan sangat
bergantung pada kejelasan komunikasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta
kemampuan pelaku industri dalam mengadopsi strategi adaptif secara progresif di
tengah perubahan regulasi yang dinamis. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk
mendorong kemudahan berusaha dan memperbaiki peringkat Ease of Doing
Business, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang
membutuhkan pembenahan sistemik, baik dari sisi regulasi maupun kesiapan teknis
birokrasi.
Kata Kunci: Perizinan usaha, transisi kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
151 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item