Alifkah, Sabillah Prescilla and Dwimawanti, Ida Hayu and Hanani, Retna (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (450kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (588kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (587kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (268kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (228kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi tantangan
kompleks dalam tata kelola perkotaan, terutama di Kota Semarang sebagai kota
metropolitan yang mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi informal secara
signifikan. Pemerintah Kota Semarang merespons fenomena ini melalui Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban kota
sekaligus meningkatkan kesejahteraan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle,
yang memfokuskan pada dua aspek utama isi kebijakan (content of policy) dan
konteks implementasi (context of implementation). Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi dari berbagai pihak
terkait, seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, serta
PKL sebagai subjek utama kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
substansi, kebijakan ini telah mencakup zonasi lokasi berjualan, pemberian
legalitas, serta dukungan pemberdayaan berupa pelatihan dan akses modal. Namun,
pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal karena adanya resistensi dari
PKL terhadap relokasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta koordinasi
lintas sektor yang belum maksimal. Selain itu, komunikasi kebijakan masih bersifat
top-down dan kurang partisipatif. Meskipun demikian, terdapat indikasi positif
berupa respons kooperatif dari sebagian PKL dan komitmen pemerintah daerah
dalam menata sektor informal secara lebih inklusif. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan komunikasi dua arah, evaluasi rutin berbasis
partisipasi, dan penguatan kapasitas pelaksana sebagai langkah strategis dalam
menyempurnakan implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan PKL, Pemberdayaan
No. 178 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item