Afifah Z.A, Suci Saulia and Silviana, Ana (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MELAKSANAKAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text COVER SAMPAI HALAMAN PENGESAHAN_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Download (423kB)
	Text HALAMAN PERNYATAAN SAMPAI KATA PENGANTAR_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Download (487kB)
	Text ABSTRAK_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Download (187kB)
	Text DAFTAR ISI_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Download (393kB)
	Text BAB I_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Download (521kB)
	Text BAB II_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Download (532kB)
	Text BAB III_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Download (316kB)
	Text LAMPIRAN_Suci Saulia Afifah Z.A (11000222410160).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkewajiban menjalankan jabatan sesuai kode etik dan sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, dalam menjalankan dua kewajiban tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan jasa dan pemanfaatan jasa yang dapat berakibat hukum kepada PPAT, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi PPAT dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban PPAT melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan di Kota Semarang, dan perlindungan hukum untuk PPAT sebagai pihak pelapor dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, sumber dan jenis data berasal dari data primer yaitu wawancara PPAT, Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan Akademisi ahli PPAT, data sekunder yaitu dari bahan kepustakaan. Dan metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah PPAT diwajibkan melapor disebabkan oleh faktor Pemerintah yang menjadikan PPAT sebagai pihak pelapor melalui Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015, faktor perkembangan ekonomi yaitu semakin berkembangnya ekonomi maka berdampak pada beragam investasi transaksi jual beli real estate, bangunan dan/atau tanah yang prosesnya melibatkan PPAT, faktor kewenangan jabatan yaitu PPAT berwenang dalam membuat akta autentik mengenai peralihan hak atas tanah dan/atau peralihan hak atas satuan rumah susun, dan faktor teknologi yaitu pelaporan elektronik melalui aplikasi GOAML. Pengawasan terhadap PPAT oleh MPPD Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan cara pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Perlindungan hukum terhadap PPAT sebagai pihak pelapor dapat melalui perlindungan hukum preventif yaitu PPAT dilindungi oleh Pasal 28 Undang-undang nomor 8 tahun 2010, PPAT dapat menggunakan prinsip mengenali pengguna jasa, dan perlindungan hukum represif yaitu PPAT dilindungi oleh Pasal 28 Undangundang nomor 8 tahun 2010, dan perlindungan dari Kepala Kantor Pertanahan.

Actions (login required)

View Item