Kurniawan, Aditya Laksono and Silviana, Ana (2024) KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BAGI ORANG ASING DI INDONESIA PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. HALAMAN DEPAN (COVER), HAL. PENGESAHAN, HAL. PERSETUJUAN Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Download (532kB)
	Text 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI KATA PENGANTAR Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK (INGGRIS-INDONESIA) Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Download (154kB)
	Text 4. DAFTAR ISI Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Download (312kB)
	Text 5. BAB I Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Download (697kB)
	Text 6. BAB II Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Download (549kB)
	Text 7. BAB III Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Restricted to Repository staff only Download (949kB)
	Text 8. BAB IV Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Download (695kB)
	Text 10. LAMPIRAN Aditya Laksono Kurniawan (11000222410029).pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)

Abstract

Pembangunan hunian secara vertikal atau rumah susun sangat penting bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berkedudukan di Indonesia. Kehadiran Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta alih fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah membuka kesempatan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, salah satunya kegiatan investasi. Demi kelancaran dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi, maka pemerintah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, salah satunya peraturan yang mengatur tentang hak bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki tempat tinggal atau hunian di Indonesia. Diantara peraturan yang telah disahkan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui faktor-faktor yang melandasi pemerintah memberikan izin kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan melihat faktor-faktor tersebut dari sudut pandang investasi dan penanaman modal asing serta mengetahui kesesuaian peraturan tersebut dengan ketentuan asas nasionalitas dalam UUPA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menganalisa secara mendalam teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah serta peraturan perundang-undangan untuk memperoleh landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti Peraturan tersebut memiliki ketentuan yang dianggap bertentangan dengan peraturan induknya yakni UUPA sebab peraturan tersebut mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB). Meskipun Warga Negara Asing (WNA) berhak untuk memiliki satuan rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB), sejatinya hal yang diperlukan oleh Warga Negara Asing (WNA) hanyalah bangunannya saja sebagai sarana untuk tempat tinggal dan tidak memerlukan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, dalam Pasal 188 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, satuan rumah susun yang didirikan di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) tidak termasuk tanah bersama. Pemberian hak milik atas satuan rumah susun bagi orang asing di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) harus dipandang dari sudut pandang kegiatan investasi dan kemudahan berusaha yang berdampak positif pada kemajuan perekonomian Indonesia dan mendorong kemajuan industri properti di Indonesia.

Actions (login required)

View Item