Westi, Adella Putri and Yunanto, Yunanto (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH YANG TANAH NYA MENJADI SENGKETA WARIS (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung). Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1.Halaman Judul - Pengesahan.pdf Download (448kB)
	Text 4.Abstrak.pdf Download (31kB)
	Text 5.Daftar Isi.pdf Download (33kB)
	Text 6.Bab I.pdf Download (188kB)
	Text 7.Bab II.pdf Download (159kB)
	Text 8.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text 9.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	Text 10.Daftar Pustaka.pdf Download (112kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini mempertegas bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku dan menjamin adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan bagi hak milik atas tanah. Perlindungan hukum bagi pembeli tanah dilakukan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap jual beli yang dilakukan akibat penjual tanah yang tidak jujur dalam hal jual beli tanah. Kasus bermula ketika jual beli tanah dilakukan oleh anak angkat pewaris dan pembeli tanah tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bukan hak anak angkat tersebut akibatnya tanah tersebut disengketakan oleh ahli waris yang sah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris. Data sekunder menjadi sumber data dalam penelitian ini dengan jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sengketa terhadap tanah waris yang sudah dialihkan atau dijual di Kota Bandar Lampung, terjadi karena dalam proses jual beli tanah waris dilakukan oleh anak angkat pewaris, dan dilakukan jual beli pada saat harta warisan tersebut belum dibagi serta tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang sah terkait dengan perlindungan hukum bagi pembeli terhadap jual beli hak atas tanah waris adalah dengan bukti kepemilikan sertipikat. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dan tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan. bagi pembeli yang beritikad baik mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah harus dilakukan pengurusan seripikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sah sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa.

Actions (login required)

View Item