GHINANNAFSIWAFI P, SALFA DIAZ and Prananingtyas, Paramita and Irawati, Irawati (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENIPUAN JASA TITIP TIKET KONSER DARI PELAKU USAHA MELALUI MEDIA SOSIAL. _128 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salfa Diaz-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Salfa Diaz-abstrak.pdf Download (189kB)
	Text Salfa Diaz-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text Salfa Diaz-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text Salfa Diaz-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)
	Text Salfa Diaz-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text Salfa Diaz-dapus.pdf Download (329kB)

Abstract

Penipuan dalam transaksi jual beli jasa titip (jastip) tiket konser boyband asal Korea Selatan, NCT Dream, melalui media sosial semakin marak terjadi. Pelaku usaha memanfaatkan antusiasme penggemar dengan menawarkan jasa pembelian tiket melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Penelitian ini secara tujuan untuk melaksanakan analisis bentuk dari perlindungan hukum peruntukannya bagi pihak konsumen yang menjadi korban penipuan jasa titip tiket konser dan tanggung jawab yang diberikannya pelaku usaha kepada konsumen terhadap tindak pidana penipuan di transaksi jual beli jasa titip tiket konser. Hasil penelitian menunjukkan Konsumen memiliki hak yang sama di mata hukum dan dapat menuntut pelaku usaha yang beritikad buruk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak atas perlindungan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, Pasal 378 KUHP melindungi konsumen dari penipuan dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur penipuan. Dalam transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juga memberikan perlindungan dengan melarang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus ini dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, konsumen bisa melaksanakan pengajuan gugatan ganti rugi didasarkan dengan Pasal 1365 KUHPer, sedangkan dalam hukum pidana, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP kaitannya dengan penipuan atau Pasal 372 KUHP kaitannya dengan penggelapan. Pengadilan juga dapat memerintahkan pengembalian dana kepada korban dengan melibatkan lembaga keuangan untuk melacak dan memblokir rekening pelaku.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Penipuan; Jasa Titip Tiket; Media Sosial; Konsumen.

Actions (login required)

View Item