Syahid, Annisa Fitri Nur and Yunanto, Yunanto (2024) EFEKTIVITAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKETAHUI OLEH KELURAHAN SEBAGAI ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1.COVER SAMPAI PENGESAHAN Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Download (1MB)
	Text 2.SURAT PERNYATAAN SAMPA KATA PENGANTAR Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Download (1MB)
	Text 3.ABSTRAK Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Download (1MB)
	Text 4.DAFTAR ISI Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Download (1MB)
	Text 5.BAB I Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Download (1MB)
	Text 6.BAB II Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Download (1MB)
	Text 7.BAB III Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 8.BAB IV Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 9.DAFTAR PUSTAKA Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Download (1MB)
	Text 10.LAMPIRAN Annisa Fitri Nur Syahid (11000222410062).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Surat keterangan waris selain sebagai surat bukti ahli waris tetapi juga menjadi alas hak dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Didasari pada Permen ATR BPN Nasional Nomor 16 Tahun 2021, penerbitan surat keterangan waris dapat dilakukan di Notaris, Balai Harta Peninggalan, Lurah beserta camat, serta lembaga peradilan. Lurah sebagai pejabat tata usaha negara dianggap rancu apabila melakukan penerbitan surat keterangan waris yang dalam ranah hukum perdata. Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan lurah dalam penerbitan surat keterangan waris sebagai alas hak dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dan menganalisis efektivitas surat keterangan waris yang diketahui oleh kelurahan sebagai alas hak dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder, teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menitikberatkan pada kedalaman data bukan banyaknya data melalui pemahaman dan penemuan. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan mengacu pada Permen ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, surat keterangan waris yang diketahui oleh lurah serta camat dapat digunakan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan serta mempunyai kedudukan yang sama dengan surat keterangan waris dari instansi lainnya, dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif, walaupun tidak ada kewenangan atributif yang menunjuk lurah serta camat untuk kewenangan penerbitan surat keterangan waris. Kewenangan kelurahan dalam penerbitan surat keterangan waris sebagai alas hak pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah lurah sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas administrasi negara dan pelayanan masyarakat adalah kewenangan dalam bentuk freis ermessen. Kewenangan ini diberikan oleh pejabat tata usaha negara sebagai pelengkap asas legalitas yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item