NURDIANSYAH, JAFNI FARZANA PUTRI and Prananingtyas, Paramita and Irawati, Irawati (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MERCHANT YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KEGAGALAN PEMBAYARAN TRANSAKSI QRIS. _087 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Jafni Farzana Putri Nurdiansyah - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (917kB)
	Text Jafni Farzana Putri Nurdiansyah - abstrak.pdf Download (214kB)
	Text Jafni Farzana Putri Nurdiansyah - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Jafni Farzana Putri Nurdiansyah - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text Jafni Farzana Putri Nurdiansyah - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text Jafni Farzana Putri Nurdiansyah - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text Jafni Farzana Putri Nurdiansyah - dapus.pdf Download (239kB)

Abstract

Sistem pembayaran di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan adanya sistem pembayaran digital. Salah satu jenis dari sistem pembayaran digital yang marak digunakan oleh masyarakat adalah QRIS. Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) merupakan suatu teknologi yang diupayakan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran digital di Indonesia. Sistem pembayaran QRIS memiliki banyak kemudahan yang ditawarkan. Namun, dalam keberjalanannya, tidak semua terlaksana sebagaimana mestinya, contohnya ialah kegagalan transaksi pembayaran QRIS yang dialami oleh merchant selaku pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merchant atas kerugian yang dialami akibat kegagalan transaksi QRIS serta prosedur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh merchant guna memperoleh kompensasi ganti rugi.
Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada merchant yang mengalami kegagalan transaksi pembayaran QRIS berupa perlindungan hukum represif dan preventif. Hak merchant selaku pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum diatur di dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun prosedur yang dapat ditempuh oleh merchant untuk memperoleh kompensasi ganti rugi ialah melakukan pengaduan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran, menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Kesimpulan ini dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk disertakan dalam kontrak kerja sama antara merchant dan bank selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagai upaya perlindungan hukum bagi merchant di masa yang
akan mendatang.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sistem Pembayaran, QRIS, Merchant

Actions (login required)

View Item