NADHILA, ALIFIANI PUTRI and Suharto, R. Suharto and Badriyah, Siti Malikhatun (2025) KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK KE KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL. _31 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alifiani Putri Nadhila_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Alifiani Putri Nadhila_abstrak.pdf Download (108kB)
	Text Alifiani Putri Nadhila_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text Alifiani Putri Nadhila_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Alifiani Putri Nadhila_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text Alifiani Putri Nadhila_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text Alifiani Putri Nadhila_dapus.pdf Download (399kB)

Abstract

Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perkembangan pelayanan pada bidang pertanahan khususnya mengenai Hak Tanggungan. Untuk dapat meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang sejalan dengan perkembangan teknologi serta menyesuaikan keperluan masyarakat umum, maka Kementerian Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Perihal Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari keterlambatan pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kota Tegal pasca berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu, mengkaji pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik setelah berlakunya regulasi tersebut, dan akibat hukum keterlambatan pendaftaran hak tanggungan elektronik. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif, disertai wawancara dengan narasumber di Kantor Pertanahan Kota Tegal, serta analisis peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulannya adalah setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 5 Tahun 2020, pendaftaran dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan tidak lagi menggunakan sistem manual, sehingga berkas yang dibutuhkan hanya perlu di upload by sistem untuk melakukan pendaftaran. Akibat hukum keterlambatan pendaftaran hak tanggungan elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, tepatnya pada Pasal 23 yang mencakup sanksi administratif bagi pejabat terkait yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, hal tersebut dapat dikenai teguran hingga pemberhentian jabatan.
Kata Kunci: Hak Tanggungan Elektronik, Keterlambatan Pendaftaran, Akibat Hukum.

Actions (login required)

View Item