CITRARINI, AGATHA HERTRI KASIH and Diamantina, Amalia and Saraswati, Retno (2025) UPAYA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI DALAM MENJAGA KESELAMATAN PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. _008 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AGATHA HERTRI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AGATHA HERTRI - abstrak.pdf Download (373kB)
	Text AGATHA HERTRI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text AGATHA HERTRI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text AGATHA HERTRI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB)
	Text AGATHA HERTRI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text AGATHA HERTRI - dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Keselamatan dalam pelayaran merupakan elemen krusial dalam sistem transportasi laut yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan pelayaran, salah satunya melalui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun, dalam proses pelaksanaannya, institusi ini menghadapi berbagai kendala. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang menyeluruh guna menjamin setiap kapal yang berlayar berada dalam kondisi aman.
Penelitian ini menerapkan metode hukum non-doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai, wawancara dengan pejabat terkait, serta analisis dokumen yang mencakup peraturan dan prosedur yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai penerapan regulasi keselamatan pelayaran serta efektivitas pengawasan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga keselamatan pelayaran melalui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), seperti pemeriksaan teknis kapal, validasi dokumen, dan sertifikasi awak kapal. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur, hambatan dalam penerapan sistem digital Inaportnet, serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran. Untuk mengatasinya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai meningkatkan pengawasan, mengoptimalkan sistem digital, serta memberikan edukasi yang intensif kepada pemilik kapal.
Sebagai upaya perbaikan, penelitian ini memberikan saran supaya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan infrastruktur pendukung, serta memperkuat kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran. Dengan demikian, diharapkan risiko kecelakaan di laut dapat diminimalisir, sehingga menciptakan sistem pelayaran yang lebih aman dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Keselamatan Pelayaran, Surat Persetujuan Berlayar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Actions (login required)

View Item