Sundari, Arum (2025) IMPLEMENTASI TAHAPAN KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover (54).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text Bab 1 (40).pdf - Submitted Version Download (860kB)
	Text Bab 2 (35).pdf - Submitted Version Download (654kB)
	Text Bab 3 (39).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (748kB)
	Text Bab 4 (35).pdf - Submitted Version Download (170kB)
	Text Daftar Pustaka (51).pdf - Submitted Version Download (242kB)
	Text Lampiran (38).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bertujuan memangkas birokrasi yang panjang dan menciptakan sistem kerja berbasis kompetensi, sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tahapan kebijakan penyetaraan jabatan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang dan mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan faktor implementasi kebijakan Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyetaraan telah mengikuti tahapan sesuai ketentuan, yaitu tahap usulan, telaahan, validasi, penerbitan surat rekomendasi, dan pengangkatan serta pelantikan, namun belum berjalan secara maksimal. Tahap validasi menjadi tahap yang paling bermasalah karena lamanya proses akibat antrean nasional. Meskipun demikian, keunggulan penyetaraan seperti fleksibilitas kerja, peluang pengembangan karier, dan tunjangan kinerja yang lebih jelas menjadi daya tarik tersendiri yang mendorong pegawai untuk bersedia disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Faktor pendorong implementasi yakni kualitas SDM dan anggaran yang memadai, komitmen pelaksanaan yang kuat dengan langsung dijalankannya kebijakan, dan struktur birokrasi serta prosedur yang sudah jelas. Sebagai saran, instansi dapat melakukan perbaikan komunikasi, optimalisasi proses validasi, serta peningkatkan koordinasi antar instansi.


Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyetaraan Jabatan, Jabatan Fungsional

111 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item