Erfandi, Edria Oktavania (2025) IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2023TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BROWN CANYON, KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (8MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (5MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (139kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (125kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat Implementasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 dan
menganalisis faktor pendorong dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Jawa Tengah dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang
di Brown Canyon, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui
observasi dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukan implementasi
pengendalian kerusakan lingkungan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, hal ini terlihat pada
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi
Manusia. Faktor pendorong meliputi komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan dan pendampingan baik kepada masyarakat
dan pihak terkait mengenai pentingnya kelestarian lingkungan. Faktor penghambat yang dirasakan
implementor adalah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang belum berjalan dan
lemahnya hukum yang berlaku sehingga pemberian sanksi kepada pelanggar lingkungan tidak
tegas. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukannya pemberhentian atau pencabutan surat
Izin Usaha Pertambangan kepada para pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan dan
mempertegas pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan pengelolaan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Kata Kunci : Impelementasi Kebijakan; Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
Pertambangan, Brown Canyon
80 adm.publik 2025

Actions (login required)

View Item