Hernanta, Vincentia Valerine Ria (2025) ANALISIS PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (640kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (448kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (728kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (710kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (256kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (269kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (775kB)

Abstract

Informasi menjadi salah satu sumber kebutuhan dalam kehidupan manusia,
sebagai salah satu hak manusia negara menyediakan payung hukum dalam
memastikan penyebaran informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Undang –
undang 14 Tahun 2008 atau UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hal
tersebut dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
berbagai badan publik sebagai perangkat khusus melakukan pelayanan informasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPID secara khusus pada PPID
Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan informasinya dengan
menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif
melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini melihat
peran dan fungsi PPID Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah No 6 Tahun 2012. Peran PPID berdasarkan pasal 13 dikategorikan dalam 2
indikator yakni pengelola informasi dan pelayan informasi. Fungsi PPID
menggunakan pasal 15 yang menfokuskan pada 2 indikator yakni dokumentasi
arsip dan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi. Penelitian ini juga
melihat peluang dan kendala PPID Provinsi melalui bentuk penguatan perwujudan
tata kelola pemerintahan yang baik dengan 2 indikator (pelayanan yang prima dan
sistem check and balance). PPID Provinsi berhasil mewujudkan peran sebagai
pengelola informasi yang mengatur akses informasi supaya akurat berdasarkan uji
konsekuensi dan pengklasifikasiannya serta peran sebagai pelayan informasi yang
kegiatan pelayanan ke masyarakat diukur berdasarkan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) tahun 2023 – 2024 sebesar 87% - 97% termasuk dalam kategori
puas. Fungsi PPID Provinsi dalam dokumentasi arsip yakni menjalankan peran
pengelola yang mendokumentasikan berbagai dokumen baik fisik maupun digital
dan fungsi pelayanan penyelesaian sengketa yang rincian peran pelayan informasi
menjadi mediator dalam keberatan informasi dan menjadi termohon dalam kasus
sengketa informasi. Peluang dan kendala dilihat dengan menggunakan teori good
governance. Peluang didukung oleh dukungan pimpinan dan sinergitas yang baik
antar instansi pada sistem check and balance namun menemui kendala pada
pelayanan yang prima yakni sosialisasi terbatas dan aksesibilitas sulit bagi
masyarakat awam serta keterbatasan anggaran.
Kata Kunci : PPID, Keterbukaan Informasi Publik, Tata Kelola Pemerintahan,
Provinsi Jawa Tengah
50 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item